News Sinjai Utara – KPK tidak perpanjang pencekalan terhadap Fuad Hasan setelah mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus mengikuti aturan prosedural yang berlaku.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa masa pencekalan memiliki batas waktu tertentu sesuai regulasi. Penyidik mengevaluasi kebutuhan perpanjangan berdasarkan perkembangan penyidikan serta kecukupan alat bukti. Dalam kasus ini, penyidik menilai tidak ada urgensi untuk memperpanjang pencekalan.
Baca Juga : Bareskrim Polri sita aset kantor PT Dana Syariah Indonesia
KPK tetap melanjutkan proses hukum yang berjalan. Penyidik terus memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, serta mendalami peran para pihak yang terkait. Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara profesional dan transparan.
Keputusan KPK tidak perpanjang pencekalan juga menunjukkan bahwa lembaga itu mematuhi prinsip due process of law. KPK menegaskan bahwa pencekalan bukan bentuk hukuman, melainkan langkah administratif untuk mendukung proses penyidikan. Jika kebutuhan hukum tidak lagi terpenuhi, penyidik wajib menyesuaikan kebijakan sesuai aturan.
Sejumlah pengamat hukum menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap KUHAP. Mereka menyebut penegak hukum harus menyeimbangkan kepentingan penyidikan dengan perlindungan hak individu.
KPK mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Lembaga itu memastikan penyidikan tetap berlangsung tanpa intervensi dan mengedepankan integritas. Dengan pendekatan ini, KPK ingin menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap tindakan sesuai koridor hukum yang berlaku.
